Tangerang, JMI News Media
Jika mengacu kepada UU desa yang sudah disyahkan dan Peraturan Pemerintah (PP) yang sudah dibuat,tak sepantasnya lah ada jalan rusak seperti itu,karena hampir 80% penggunaan anggaran tersebut diperuntukkan bagi sarana dan prasarana umum.Namun sampai saat ini,masih saja ada jalan desa yang seakan dibiarkan rusak parah seperti itu.
Para Pemangku Wilayah (Rt,Rw dan Kades) seharusnya memiliki rasa empati yang tinggi.dengan tak bosan-bosannya mengajukan usulan atau permintaan disetiap rapat-rapat tertentu,seperti pada acara Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) dan acara rapat lainnya yang orientasinya terhadap sektor pembangunan.
Para Pemangku Wilayah yang merepresentasikan seluruh aspirasi masyarakatnya,tidak harus berdiam diri,karena ini merupakan akuntabilitasnya.
Afiliasi yang baik antara Pemangku Wilayah dengan masyarakatnya,akan lebih menciptakan iklim yang kondusif,dengan bersama-sama membangun desanya hingga tercipta pembangunan yang merata serta dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Namun lain halnya dengan Tabi’at para pemangku wilayah yang selalu membawa rasa dendam kepada masyarakat yang mereka anggap bukan sebagai konstituennya(pemilih).
Seharusnya dengan melihat dari perspektif yang lebih komprensif,Politik praktik seperti Calkades (Pencalonan Kepala Desa) merupakan bagian dari Demokrasi seutuhnya,masyarakat bebas memilih sesuai kehendaknya,tanpa adanya intervensi dari Balon (bakal calon).
Dan dalam berpolitik yang harus di ingat adalah tak ada teman sejati dan musuh yang abadi,yang ada hanyalah kepentingan diatas kepentingan.ini yang seharusnya menjadi cermin bagi Balon yang terpilih nantinya.Karena Politik Instan hanya bersifat sementara.
Semoga dengan adanya Kebersamaan dan rasa saling memiliki,Pembangunan diberbagai sektor khususnya pada Kampung Baru Desa Pangarengan senantiasa dapat terwujud dan dapat dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat.(Erwan/Jmi/red…)
0 komentar:
Posting Komentar