Pemerintah Nggak Serius Urus Pangan
JMI News Media. Alokasi subsidi pertanian dan pupuk dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2012 mengalami penurunan dibanding
tahun lalu. Ini menunjukkan pemerintah tidak pernah berpikir serius untuk
rakyat. Berbagai program pemerintah terkait ketahanan dan swasembada pangan
terancam gagal.
“Struktur APBNP 2012 disusun sangat tidak pro poor (pro
masyarakat miskin), penurunan anggaran subsidi benih dan pupuk menunjukkan
pemerintah tidak pernah serius mengurusi pertanian dan pangan,” kata anggota
Komisi IV DPR Rofi’ Munawar.
Ketidakseriusan pemerintah dalam melakukan diversifikasi energi
menyebabkan subsidi energi membengkak dan berdampak langsung kepada minimnya
anggaran sektor pertanian. Bahan bakar minyak (BBM) selalu menjadi alasan
selama ini, akibat pemerintah tidak serius mengatur sektor energi dan fiskal.
“Anggaran infrastruktur dan pertanian sangat minim dialokasikan
oleh pemerintah. Padahal dua sektor tersebut yang menopang keberhasilan pencapaian
swasembada pangan dan target 10 juta ton beras di 2014.” tegas Rofi’.’
Menurutnya, anggaran infrastruktur dalam APBNP hanya
dialokasikan Rp 168 triliun, atau naik Rp 16,9 triliun dari alokasi APBN
senilai Rp 152 triliun. Lalu anggaran bantuan sosial senilai Rp 55 triliun
atau naik Rp 4,6 triliun dibanding alokasi APBN senilai Rp 47 triliun,
sementara subsidi untuk petani justru turun.
Subsidi pupuk senilai Rp 17 triliun pada APBN dikoreksi turun
menjadi Rp 14 triliun pada APBNP. Subsidi benih Rp 279 miliar pada APBN dikoreksi
turun menjadi Rp 129 miliar pada APBNP. Penurunan dilakukan pemerintah karena
perubahan volume penyaluran pupuk bersubsidi, hal ini berkaitan dengan rendahnya
realisasi tahun lalu.
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Jafar
menegaskan, pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan desa harus berjalan
bersamaan demi terciptanya kesejahteraan perekonomian masyarakat.
Menurutnya, infrastruktur masih menjadi persoalan serius di negeri
ini, terutama di tingkat perdesaan.
“Tidak sedikit infrastruktur desa yang saat ini kondisinya tidak
terurus, bahkan masih banyak desa yang belum memiliki infrastruktur, misalnya
minimnya proses pembangunan jalan, akses penyediaan listrik, jembatan desa,
irigasi desa, sarana air bersih, saluran air minum, pasar desa, sanitasi, dan
titian perahu,” jelasnya.
Buruknya kondisi infrastruktur desa tersebut masih diperparah
lagi dengan tidak adanya pemberdayaan masyarakat desa sehingga peningkatan
kesejahteraan masyarakat berjalan lambat.
“Kalau melihat faktanya, mindset dan program pemerintah perlu ditata dan ditinjau lagi sebab ada
faktor-faktor yang mempengaruhi gagalnya proyek infrastruktur desa dan
pemberdayaan desa,” paparnya.
0 komentar:
Posting Komentar