DIRGAHAYU HUT YANG KE 62 KODAM JAYA/JAYAKARTA

JMI,Jakarta

Kodam Jaya /Jayakarta  tetap melanjutkan dalam meningkatkan upaya-upaya pemantapan stabilitas keamanan wilayah agar tercipta ketenangan dan kedamaian di masyarakat.Demikian yang dikatakan Pangdam Jaya/Jayakarta Mayjen TNI Waris kepada JMI usai upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kodam Jaya ke 62 di Makodam Jaya Cililitan Jakarta Timur, Sabtu (24/12/2011).pagi yang lalu

 Selanjutnya Menurut Panglima Kodam Jaya/Jayakarta Mayjen TNI Waris mengatakan,” upaya untuk pembinaan prajurit harus terus dilakukan secara konsisten, baik melalui program kerja dari Komando Atas maupun melalui kegiatan belajar dan berlatih yang diupayakan didalam satuan agar kemampuan personel tetap terpelihara dengan baik “Meneruskan program konsolidasi internal maupun eksternal sehingga terwujud soliditas yang kokoh dan kuat, baik antar prajurit maupun antar satuan,” katanya.

.Selain itu  Pangdam Jaya/Jayakarta mengatakan.”Evaluasi dan introspeksi tidak dimaksudkan untuk mencari-cari kesalahan dan kekurangan semata. Tetapi, bagaimana kita dapat mengetahui setiap kendala, kelemahan dan kekurangan yang ada,”dan  menjelaskan, kaitannya HUT Kodam Jaya yang ke 62 lebih difokuskan pada keManunggalan TNI kepada rakyat diantaranya kegiatan bakti sosial, bedah sekolah SD, SMP, SMA maupun PAUD  yang tempatnya ada 41 lokasi dan bedah rumah..”ujarnya

Selain kegiatan Renovasi bedah sekolah di wilayah jajaran Kodam Jaya/Jayakarta yakni lomba olah raga umum maupun militer, lomba Pembinaan Satuan (Binsat)jajaran Kodam Jaya/Jayakarta kemudian kita melakukan bakti sosial kesehatan juga penanaman pohon penghijauan hingga lomba pacuan kuda,” jelasnya.

Pangdam Jaya/Jayakarta Mayjen TNI Waris  mengatakan, ini merupakan bentuk kepedulian dalam membantu Pemerintah Daerah untuk berperan aktif dan berpartisipasi dalam rangka ikut meningkatkan kecerdasana bangsa, sehingga adanya kegiatan renovasi ini di harapkan mampu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.“Kita harus pelihara asset bangsa yang sangat berharga dan nantinya tidak ada lagi gedung sekolah yang tidak layak di wilayah Kodam Jaya,” ucapnya.

Setelah itu ke depannya ada 16 lokasi lagi yang rencana dapat bantuan dari Bank BRI, lanjutnya, kaitannya HUT Kodam Jaya ini memberikan sentuhan –sentuhan kepada masyarakat.Dalam HUT Kodam Jaya ke 62 di hadiri Kasdam Jaya Edy Susanto, Danrem 051/WKT Kolonel Inf Supartodi, Dandim 0505 /JT Letkol Inf Yustinus Nono Yulianto, Dandim0504/JS Letkol ARH Joko Purnomo, Dandim 0507/BKS Letkol Dedy N dan juga jajaran Kodam Jaya baik sipil turut hadir dan di meriahkan oleh musik hiburan.(ICHSAN)

Read More

SEBANYAK 28 PEJABAT ESELON III DAN IV DI LANTIK WALIKOTA JAKARTA PUSAT

JMI NEWS MEDIA - Jakarta |

Walikota Jakarta Pusat, 
H. Saefullah,Kamis (18/1/2012)  di Kantor Walikota ruang serbaguna. melantik 28 orang pejabat eselon III dan IV. Pejabat eselon III dan IV yang terdiri dari Pejabat yang promosi 14 orang Ka.sie dilingkungan Sudin, Kelurahan dan Pemerintah Kota Administrasi Jakpus. Sedangkan Wakil Camat 1 orang, Sekcam 2 orang dan Wakil Lurah 2 orang.

      Dari pejabat eselon III yang dilantik diantaranya Drs. Ruslan menjadi Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Adminstrasi Jakpus sebelumnya menjabat sebagai Asisten Kesmas Setko Jakbar, Eldi Andi, SE, MM menjadi Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setko Jakpus sebelumnya sebagai Asisten Perekonomian dan Administrasi Setko Jakbar. Poppy Purnama Karya menjadi Wakil Camat Cempaka Putih sebelumnya menjabat Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Senen.

        Sementara  itu pejabat Eselon IV yang dilantik diantaranya Supriharto menjadi  Ka.Subbag Bintal dan Spritual Bagian Pendidikan dan Mental Spritual Setko Adm.Jakpus sebelumnya menjabat Wakil Lurah Kwitang Kec. Senen, Tukijo menjadi Wakil Lurah Cikini Kec.Menteng sebelumnya menjabat Sekkel Kelurahan Kebon Kelapa,Gambir, dan Sarwoto menjadi Wakil Lurah Kwitang,Kec.Senen sebelumnya menjabat Sekkel Kampung Rawa,Kec. Johar Baru.

        Kemudian Dalam sambutanya Walikota Jakarta Pusat, H.Saefullah mengatakan Camat dan Lurah selaku  pelayanan masyarakat harus memberikan pelayanan dengan baik, jangan hanya bisa memerintah masyarakatnya untuk kerja bakti, tapi camat dan lurahnya tidak turun langsung  kelokasi untuk melaksanakan kerja bakti. “katanya

         Selain itu juga camat dan lurah harus terus melakukan sweeping terhadap hewan unggas yang berada di wilayahnya masing-masing, karena wabah flu burung sangat berbahaya dan dapat mematikan, hendakanya berikan arahan kepada masyarakat agar tidak memelihara unggas, ujar H.  Saefullah.

        Lebih lanjut,H.Saefullah menegaskan, Bahwa   Dalam pengelolaan kebersihan, keindahan, dan kenyamanan khususnya area Monas, minta kepada Asisten Pembangunan dan lingkungan hidup harus  melihat secara langsung kondisi monas setiap hari, janga hanya duduk dibelakang meja, karena monas merupakan kebanggaan orang Jakarta, jangan sampai kelihatan dan kotor, “ lakukan koordinasi dengan SKPD/UKPD yang terkait dengan pengelolaan Monas, “tegasnya(ICHSAN)

Read More

Demi Target Selesai April 2012, E KTP Kota Bekasi Digenjot

 JMI News Media, Kota Bekasi

Program E-KTP yang diberlakukan di seluruh Indonesia sejak bulan Agustus 2011 lalu, membuat aparat pemerintah kelurahan dan kecamatan bekerja keras. Mengingat tidak sedikitnya masyarakat yang memerlukan pelayanan E-KTP, Jika di Jakarta semua layanan E KTP bisa dilayani di tingkat kelurahan, tetapi tidak dengan kota Bekasi yang hanya melayani seluruh warganya di tingkat Kecamatan dengan keterbatasan SDM dan perangkat E KTP itu sendiri, jadi kesan yang timbul saat mengambil nomer antrian sampai pada perekaman sidik jari terkesan kacau balau, Tandas Ahmad anggota Laskar Perwira Kota Bekasi (18/1) kepada JMI. Menjawab tantangan tersebut maka Pemerintah Kota Bekasi menambah jam kerja bagi semua petugas dari tingkat kecamatan sampai kelurahan di kota Bekasi untuk diperbantukan dalam peningkatan pelayanan E-KTP di kota Bekasi.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcasip) Kota_Bekasi M.Kosim, pada rapat evaluasi pelaksanaan E-KTP 2011 dan persiapan pelaksanaan E-KTP tahun 2012, di Ruang Rapat Kantor Walikota_Bekasi,  “Mengingat membludaknya warga yang hadir di kantor kecamatan, maka kita akan menambah jam kerja pelayanan masyarakat, khususnya pembuatan E-KTP”, ujar M.Kosim di hadapan para lurah dan camat se-Kota_Bekasi. Hal ini menurut M.Kosim, supaya pelayanan E-KTP bagi masyarakat dapat dirasakan dalam waktu cepat. Sehingga tidak menunggu terlalu lama. Selain itu, beliau juga mengevaluasi pemanggilan warga yang hendak membuat E-KTP agar dilaksanakan dengan baik, sehingga meminimalisir keluhan-keluhan.

Ketika JMI kota Bekasi mewawancarai beberapa masyarakat yang sedang mengantri mengambil nomer antrian, dan dilanjutkan dengan proses pemotretan di semua kecamatan yang ada di kota Bekasi, salah satunya di Kecamatan Bekasi Utara. Sebut saja Andi (32) yang sudah mengantri dari jam tiga pagi dan rela untuk tidak kerja pada pagi harinya demi suksesi program E-KTP di kota Bekasi, tapi Andi pun menyayangkan pelayanan dari petugas Kecamatan yang diterimanya mulai dari antrian yang panjang, dan semrawutnya registrasi undangan yang diberikan kelurahan untuk melakukan prekaman data untuk E-KTP.

Senada dengan pernyataan Andi, Petrus (28) salah satu warga dari kelurahan Harapan Jaya yang mengantri dengan ratusan orang lainnya hanya untuk melakukan perekaman sidik jari dan retina mata, “Lebih baik saya bayar daripada tidak dimanusiakan seperti ini” tandas Petrus kepada JMI. Hal ini di benarkan oleh Djunaedi selaku Camat Bekasi Utara, yang mengatakan “bahwa kami pun serba terbatas, mulai dari tempat dan perangkat E-KTP nya sendiri” jadi ini akan berimbas kepada pelayanan masyarakat, tandas Djunaedi kepada JMI.

Sementara itu, Plt. Walikota_Bekasi Dr.H.Rahmat_Effendi, dalam setiap kesempatan tetap konsisten menyampaikan agar pembuatan E-KTP tidak dipungut biaya alias gratis. Hal ini juga diinstruksikan kepada lurah dan camat, supaya menghimbau para staf yang melakukan pelayanan. (ARZ/JMI Bekasi)

Read More

Kegaduhan politik terjadi karena masalah sektoral belum dituntaskan

Kegaduhan politik terjadi karena masalah sektoral belum dituntaskan

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Tjahjo Kumolo. (FOTO ANTARA News/Zul)

Jakarta (JMI News Media) - Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Tjahjo Kumolo, memperkirakan pada tahun 2012 tetap terjadi kegaduhan politik selama Pemerintah belum menuntaskan masalah-masalah sektoral.

"Sebenarnya sudah terjadi kegaduhan politik birokrasi. Belum lagi, masalah-masalah sektoral yang tidak pernah diselesaikan dengan tuntas. Ibarat luka akan kambuh lagi," kata Tjahjo Kumolo di Jakarta, Rabu, ketika merespons pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa kegaduhan politik pada tahun 2012 jangan sampai terjadi. 

Menurut Tjahjo, sebenarnya hal itu sudah terjadi sejak 2009. Dan, puncaknya adalah reshuffle atau perombakan kabinet pada tahun 2011. "Walaupun pernyataan Presiden SBY bersifat warning atau peringatan, kegaduhan politik dan birokrasi akan tetap terjadi pada tahun 2012," katanya menandaskan. 

Apa pun dari data telaahan strategis intelijen yang diterima oleh Presiden SBY sifatnya A-1 (akurat 1, red.), indikasi kegaduhan politik dan birokrasi yang berlebih akan mewarnai sepanjang tahun 2012.  Bahkan, kata Tjahjo, kegaduhan itu bakal terhadi hingga Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 jika Pemerintah belum menuntaskan reformasi birokrasi dan menyelesaikan permasalahan rakyat yang merupakan salah satu kuncinya.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI itu menegaskan bahwa kegaduhan politik akan terus terjadi bila tidak segera ditanganinya konflik inter departemen. 

"Ketidakakurat dalam penanganan konflik inter departemen plus saling memperkuat egiosme sektoralnya sehingga saling serang antarpembantu presiden, sebenarnya hal ini tidak perlu terjadi," kata Tjahjo menegaskan.

Sebagai contoh warning Menteri Sekretaris Kabinet Dipo Alam kepada anggota kabinet. "Hal ini sebenarnya tidak pantas dilakukan. Dan, inilah wajah kabinet pemerintah yang cenderung masih carut-marut tata kelolanya," kata Tjahjo menandaskan.

Terkait dengan penyelesaian masalah konflik pemerintah dan rakyat atau demo rakyat apa pun yang mereka protes, Tjahjo mengatakan bahwa aparat pemerintah, khususnya Polri, jangan mudah asal membela kepentingan kekuasaan. Seyogianya dicek terlebih dahulu, apakah benar rakyat akan melawan Polri? 

"'Kan bisa dengan cara lain agar tidak menimbulkan korban jiwa. Kasihan rakyat. Rakyat demo 'kan untuk mempertahankan hak-haknya, jangan malah diperlakukan sewenang-wenang dengan dasar keputusan kekuasaan yang tanpa melibatkan rakyatnya," kata dia.

Ia menambahkan, keputusan politik pembangunan sekecil apa pun harus melibatkan masyarakat, apalagi berdampak pada kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, hak rakyat terlindungi.

Dikatakannya, keputusan politik pembangunan pemerintah pusat atau daerah harusnya mengimplementasikan pada kedaulatan politik, berdikari di semua sektor, berkepribadian Indonesia sebagai negara yang majemuk, berbineka berdasarkan Pancasila.

"Hal itu harus diwujudkan dalam setiap keputusan politik pemerintah. Kalau tidak, akan terancamnya Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata politikus dari PDI Perjuangan ini mengingatkan. 

Tjahjo berharap pemerintah harus cepat hadir dalam setiap problem masyarakatnya, dan wajib melindungi kepentingan rakyatnya, kecuali teroris atau provokator yang akan memecah belah bangsa.

"Mereka (teroris dan provokator), ya, harus dilawan habis. Dalam hal ini pemerintah harus berani menentukan sikap 'siapa lawan siapa kawan' bagi orang atau kelompok yang akan merusak Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu.

Read More

Renovasi toilet Rp2 miliar tidak wajar

Renovasi toilet Rp2 miliar tidak wajar

Kamis, 5 Januari 2012 17:45 WIB

 
Ketua Komisi VIII DPR, Abdul Kadir Karding.

JMI News Media

Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Kadir Karding menilai dana renovasi toilet di Gedung Nusantara I DPR RI-- yang direncanakan sebesar Rp2 miliar--terlalu besar dan tidak wajar.

"Menurut saya nilainya terlalu besar, tidak wajar, dan di mata publik kurang patut, maka Sekjen DPR perlu melakukan rasionalisasi. DPR biasa saja, yang penting bisa berfungsi," katanya usai meninjau pembangunan jembatan Sungai Putih di alur banjir lahar Gunung Merapi, di Desa Jumoyo, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, di Magelang, Kamis.

Ia mengatakan, alangkah baiknya apabila ada dana lebih untuk kebutuhan lain, misalnya penyelesaian masalah penanganan bencana.

"Apalagi, saat ini banyak berbagai daerah di Indonesia sedang dilanda bencana alam berupa banjir dan tanah longsor," katanya.

Ia mengaku belum melihat dan mempelajari langsung apakah yang direnovasi dengan dana sebanyak dua miliar rupiah itu hanya toilet saja atau bangunan yang lain.

Menurut dia, karena permasalahan tersebut sudah mengundang rasa ketidakpantasan publik, maka harus dipikirkan kembali dan direvisi.

"Dianggarkan yang patut saja, kami tidak butuh yang mewah," katanya.

Ia mengaku resah dengan berbagai informasi yang terus memperburuk citra DPR RI.

"Kami sudah babak belur dengan isu publik yang bermacam-macam ditambah dengan masalah ini. Menurut saya dana renovasi tersebut harus direvisi. Saya kurang paham bisa menyentuh angka sebesar dua miliar rupiah itu," katanya.

Read More

Mobil Esemka Akan Dihadiahkan kepada Presiden

Mobil Esemka Akan Dihadiahkan kepada Presiden

| Tri Wahono | Jumat, 6 Januari 2012 | 00:25 WIB

JAKARTA, jmi-news.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh berjanji akan menghadiahi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono mobil Esemka yang merupakan buatan siswa-siswi SMK di Solo. Itu akan dilakukan Nuh jika semua prosedur uji kelulusan yang diberlakukan terhadap mobil Esemka tuntas dilakukan.

"Tentu harus dipelopori. Saya sendiri harus mempelopori. Kami akan menghadiahi mobil ini jika sudah selesai semua. Kita berikan kepada Presiden, Wakil Presiden. Ini lho contoh yang sudah dihasilkan oleh adik-adik kita," kata Mendikbud di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/1/2012).

Menurut Nuh, kelak mobil Esemka ini akan digunakan oleh Kementerian yang dipimpinnya baik di pusat maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan seluruh Indonesia di daerah.

"Tanpa disuruh saya (gunakan). Karena saya bagian yang neken. Tentu dengan senang hati. Yang membiayai kan kementerian (Kemdikbud). Masa yang membiayai enggak mau pakai," katanya.

Ia mengatakan, mobil Esemka ini sudah memasuki fase tahun ketiga dan keempat yaitu fase uji. Menurutnya ada sekian banyak fase yang harus dilakukan agar mobil ini layak pakai. Ada pula tahap uji emisi yang sekarang tengah dilakukan. "Harapannya kalau uji emisi itu sudah dilakukan, selesai semua. Maka barulah masuk pada fase komersialisasi," kata dia.(Tribunnews.com/Hasanudin Aco)

Read More

CONTACT US

Alamat Redaksi : Jl. Raya Kembangan Utara (Masjid Attaqwa) No.75A Kembangan, Jakarta Barat 11610 Telp : (021) 68458936, 68885527, 60323450, 60295314, Fax : (021) 6194268, E-Mail : jurnalmedia.indonesia@gmail.com

Read More