JAKARTA, JMI NEWS
MEDIA
Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Rohmani mengatakan, pihaknya tengah mendorong dibentuknya panitia kerja dana alokasi khusus (DAK) pendidikan. Selama ini, penyaluran DAK dinilai tidak tepat sasaran.
"Pembentukan Panja itu dipandang mendesak dan penting karena selama ini penyaluran DAK pendidikan tidak tepat sasaran," katanya di Jakarta, Jumat (3/2/2012).
Rohmani menyebutkan, DAK yang diberikan kepada daerah seringkali tidak sesuai rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Ia mengungkapkan, banyak daerah yang tidak membutuhkan barang tertentu, justru mendapatkannya. Sebaliknya, ada daerah yang membutuhkan infrastruktur pendidikan tertentu justru tidak mendapatkannya.
"Sering kami temui, ada sekolah yang mendapatkan perangkat laboratorium yang canggih. Sementara sekolahnya masih bocor dan gedung untuk lab tidak tersedia. Akhirnya, perangkat laboratorium itu sia-sia. Rusak begitu saja," kata anggota Komisi X yang membidangi masalah pendidikan, olahraga, pariwisata dan kebudayaan ini.
Ia mengatakan, selama ini usulan DAK bukan berdasarkan data atau kebutuhan di lapangan. Menurutnya, DPR tidak dilibatkan dalam manajemen DAK pendidikan. Akibatnya, seringkali DAK tidak bisa dimanfaatkan secara efektif. Ketika melakukan pengawasan, Komisi X DPR juga kesulitan karena tidak tersedia data yang lengkap.
Rohmani menjelaskan, Panja DAK pendidikan ini akan melakukan evaluasi pelaksanaannya selama ini. Ia berharap Panja DAK ini akan menghasilkan formulasi yang tepat dalam penyebaran DAK. Sehingga, dana DAK pendidikan bisa berfungsi efektif memperbaiki kondisi pendidikan nasional.
Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Rohmani mengatakan, pihaknya tengah mendorong dibentuknya panitia kerja dana alokasi khusus (DAK) pendidikan. Selama ini, penyaluran DAK dinilai tidak tepat sasaran.
"Pembentukan Panja itu dipandang mendesak dan penting karena selama ini penyaluran DAK pendidikan tidak tepat sasaran," katanya di Jakarta, Jumat (3/2/2012).
Rohmani menyebutkan, DAK yang diberikan kepada daerah seringkali tidak sesuai rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Ia mengungkapkan, banyak daerah yang tidak membutuhkan barang tertentu, justru mendapatkannya. Sebaliknya, ada daerah yang membutuhkan infrastruktur pendidikan tertentu justru tidak mendapatkannya.
"Sering kami temui, ada sekolah yang mendapatkan perangkat laboratorium yang canggih. Sementara sekolahnya masih bocor dan gedung untuk lab tidak tersedia. Akhirnya, perangkat laboratorium itu sia-sia. Rusak begitu saja," kata anggota Komisi X yang membidangi masalah pendidikan, olahraga, pariwisata dan kebudayaan ini.
Ia mengatakan, selama ini usulan DAK bukan berdasarkan data atau kebutuhan di lapangan. Menurutnya, DPR tidak dilibatkan dalam manajemen DAK pendidikan. Akibatnya, seringkali DAK tidak bisa dimanfaatkan secara efektif. Ketika melakukan pengawasan, Komisi X DPR juga kesulitan karena tidak tersedia data yang lengkap.
Rohmani menjelaskan, Panja DAK pendidikan ini akan melakukan evaluasi pelaksanaannya selama ini. Ia berharap Panja DAK ini akan menghasilkan formulasi yang tepat dalam penyebaran DAK. Sehingga, dana DAK pendidikan bisa berfungsi efektif memperbaiki kondisi pendidikan nasional.
1 komentar:
saya mahasiswa dari Universitas Islam Indonesia<
terimakasih ya infonya :)
Posting Komentar