Kegaduhan politik terjadi karena masalah sektoral
belum dituntaskan
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Tjahjo Kumolo. (FOTO ANTARA
News/Zul)
Jakarta (JMI News Media) - Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan (PDIP), Tjahjo Kumolo, memperkirakan pada tahun 2012 tetap
terjadi kegaduhan politik selama Pemerintah belum menuntaskan masalah-masalah
sektoral."Sebenarnya sudah terjadi kegaduhan politik birokrasi. Belum lagi, masalah-masalah sektoral yang tidak pernah diselesaikan dengan tuntas. Ibarat luka akan kambuh lagi," kata Tjahjo Kumolo di Jakarta, Rabu, ketika merespons pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa kegaduhan politik pada tahun 2012 jangan sampai terjadi.
Menurut Tjahjo, sebenarnya hal itu sudah terjadi sejak 2009. Dan, puncaknya adalah reshuffle atau perombakan kabinet pada tahun 2011. "Walaupun pernyataan Presiden SBY bersifat warning atau peringatan, kegaduhan politik dan birokrasi akan tetap terjadi pada tahun 2012," katanya menandaskan.
Apa pun dari data telaahan strategis intelijen yang diterima oleh Presiden SBY sifatnya A-1 (akurat 1, red.), indikasi kegaduhan politik dan birokrasi yang berlebih akan mewarnai sepanjang tahun 2012. Bahkan, kata Tjahjo, kegaduhan itu bakal terhadi hingga Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 jika Pemerintah belum menuntaskan reformasi birokrasi dan menyelesaikan permasalahan rakyat yang merupakan salah satu kuncinya.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI itu menegaskan bahwa kegaduhan politik akan terus terjadi bila tidak segera ditanganinya konflik inter departemen.
"Ketidakakurat dalam penanganan konflik inter departemen plus saling memperkuat egiosme sektoralnya sehingga saling serang antarpembantu presiden, sebenarnya hal ini tidak perlu terjadi," kata Tjahjo menegaskan.
Sebagai contoh warning Menteri Sekretaris Kabinet Dipo Alam kepada anggota kabinet. "Hal ini sebenarnya tidak pantas dilakukan. Dan, inilah wajah kabinet pemerintah yang cenderung masih carut-marut tata kelolanya," kata Tjahjo menandaskan.
Terkait dengan penyelesaian masalah konflik pemerintah dan rakyat atau demo rakyat apa pun yang mereka protes, Tjahjo mengatakan bahwa aparat pemerintah, khususnya Polri, jangan mudah asal membela kepentingan kekuasaan. Seyogianya dicek terlebih dahulu, apakah benar rakyat akan melawan Polri?
"'Kan bisa dengan cara lain agar tidak menimbulkan korban jiwa. Kasihan rakyat. Rakyat demo 'kan untuk mempertahankan hak-haknya, jangan malah diperlakukan sewenang-wenang dengan dasar keputusan kekuasaan yang tanpa melibatkan rakyatnya," kata dia.
Ia menambahkan, keputusan politik pembangunan sekecil apa pun harus melibatkan masyarakat, apalagi berdampak pada kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, hak rakyat terlindungi.
Dikatakannya, keputusan politik pembangunan pemerintah pusat atau daerah harusnya mengimplementasikan pada kedaulatan politik, berdikari di semua sektor, berkepribadian Indonesia sebagai negara yang majemuk, berbineka berdasarkan Pancasila.
"Hal itu harus diwujudkan dalam setiap keputusan politik pemerintah. Kalau tidak, akan terancamnya Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata politikus dari PDI Perjuangan ini mengingatkan.
Tjahjo berharap pemerintah harus cepat hadir dalam setiap problem masyarakatnya, dan wajib melindungi kepentingan rakyatnya, kecuali teroris atau provokator yang akan memecah belah bangsa.
"Mereka (teroris dan provokator), ya, harus dilawan habis. Dalam hal ini pemerintah harus berani menentukan sikap 'siapa lawan siapa kawan' bagi orang atau kelompok yang akan merusak Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu.
0 komentar:
Posting Komentar