Polres Jakarta Barat Kangkangi UU Perlindungan Anak.

Jakarta, Koran JMI
    Sudah jatuh tertimpa tangga, sudah anaknya menjadi korban Pencabulan beberapa lelaki, lapor ke Polisi pun seakan sia sia! itulah yang kini dirasakan orang tua dari korban pencabulan anak dibawah umur, sebut saja namanya Bunga kini tinggal meratapi nasibnya karena pelecehan seksual yang dilakukan oleh rekan rekan korban hingga korban hamil dan kasusnya di laporkan ke Polres Metro Jakarta Barat sudah setahun lebih tidak ada kelanjutannya, padahal para pelaku yang sudah diketahui identitasnya dan sudah mengakui perbuatannya sekitar 5 orang sampai dengan saat ini belum juga ada tindakan penahanan.
     Menurut keterangan yang disampaikan orang tua korban kepada team wartawan koran JMI mengungkapkan keresahannya karena kasus yang menimpa anaknya yaitu persetubuhan anak dibawah umur dan melanggar undang undang tentang perlindungan anak sudah setahun lebih dirasakan tidak ditanggapi serius dan terkesan diabaikan, "Kemana lagi saya harus melaporkan kasus yang menimpa anak saya, padahal tadinya saya berharap kepada Polisi dapat membantu menyelesaikan secara adil dan bijaksana," Ujar lelaki yang bekerja sebagai mandor dengan nada lirih.
     Lebih lanjut dikatakan orang tua korban bahwa kasus anaknya ditangani oleh Unit PPA Polres Metro Jakarta Barat, sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor: TBL/859/VII/2013/PMJ/RESTRO JAKBAR tertanggal 9 Juli 2013.
     Masih menurut orang tua Korban bahwa, Pihaknya berencana akan melaporkan kasus anaknya ke Kapolda, Irwasda dan Propam Polda Metro Jaya karena merasa kasus anaknya yang sudah jelas jelas ada Pelanggaran Undang Undang Perlindungan Anak tidak ada keadilan dan malah para pelakunya masih bebas berkeliaran.                        
                                                                              (ERde)

Read More

HUMAS PEMKAB LEBAK
MILIKI ANGGARAN KECIL


Lebak, Koran Jurnal Media Indonesia (JMI)
Humas dan Protokol Pemkab Lebak dinilai berbagai kalangan khususnya dari kalangan insan pers, bahwa Humas Pemkab Lebak kurang menciptakan kemitraan yang baik terhadap insan pers yang bertugas di wilayah Kabuapten Lebak. Pasalnya berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Humas dan Protokol itu jarang sekali melibatkan insan pers, yang seharusnya berbagai kegiatan itu terliput oleh media-media yang ada di wilayah Kabupaten Lebak “ demikian dikatakan TIM Banten kepada media ini.
“ Kami sangat agak kecewa terhadap kinerja Humas Pemkab Lebak yang seharusnya mengedapankan kemitraan yang kepada insan-insan pers demi membangkitkan berbagai pembangunan di wilayah kabupaten lebak, malah tiadk demikian kami harapkan, bahkan maslah anggaran untuk publikasi media-media terkesan tertutup, mungkin saja hanya untuk media-media yang mereka pegang saja selama ini “ Ungkapnya.
Menurut, Norri bagian Humas Pemkab Lebak, bahwa kemitraan harus tetap dijalankan, namun jika hal itu menyangkut anggaran dana dalam kemitraan ini kami sangat terbatas memiliki anggaran “ katanya. “ Yang ada hanya untuk beberapa media saja sekitar ada tujuh media yang sudah masuk anggaran, sementara yang lainnya belum bisa karena terbatas anggaran yang sangat kecil “ Katanya. (Tim Banten).

Read More

“Tolong perbaiki Jalan Desa kami dong…….”

Tangerang, JMI News Media

Akses Jalan Kampung Baru Desa Pangarengan Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang adalah Jalan Desa yang menghubungkan dengan desa yang lainnya.Hampir sebagian masyarakat mengeluh dengan kondisi jalan yang rusak parah ini,padahal sebagian jalan desanya cukup bagus dan beraspal.
Jika mengacu kepada UU desa yang sudah disyahkan dan Peraturan Pemerintah (PP) yang sudah dibuat,tak sepantasnya lah ada jalan rusak seperti itu,karena hampir 80% penggunaan anggaran tersebut diperuntukkan bagi sarana dan prasarana umum.Namun sampai saat ini,masih saja ada jalan desa yang seakan dibiarkan rusak parah seperti itu.

Para Pemangku Wilayah (Rt,Rw dan Kades) seharusnya memiliki rasa empati yang tinggi.dengan tak bosan-bosannya mengajukan usulan atau permintaan disetiap rapat-rapat tertentu,seperti pada acara Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) dan acara rapat lainnya yang orientasinya terhadap sektor pembangunan.

Para Pemangku Wilayah yang merepresentasikan seluruh aspirasi masyarakatnya,tidak harus berdiam diri,karena ini merupakan akuntabilitasnya.

Afiliasi yang baik antara Pemangku Wilayah dengan masyarakatnya,akan lebih menciptakan iklim yang kondusif,dengan bersama-sama membangun desanya hingga tercipta pembangunan yang merata serta dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Namun lain halnya dengan Tabi’at para pemangku wilayah yang selalu membawa rasa dendam kepada masyarakat yang mereka anggap bukan sebagai konstituennya(pemilih).
Seharusnya dengan melihat dari perspektif yang lebih komprensif,Politik praktik seperti Calkades (Pencalonan Kepala Desa) merupakan bagian dari Demokrasi seutuhnya,masyarakat bebas memilih sesuai kehendaknya,tanpa adanya intervensi dari Balon (bakal calon).

Dan dalam berpolitik yang harus di ingat adalah tak ada teman sejati dan musuh yang abadi,yang ada hanyalah kepentingan diatas kepentingan.ini yang seharusnya menjadi cermin bagi Balon yang terpilih nantinya.Karena Politik Instan hanya bersifat sementara.

Semoga dengan adanya Kebersamaan dan rasa saling memiliki,Pembangunan diberbagai sektor khususnya pada Kampung Baru Desa Pangarengan senantiasa dapat terwujud dan dapat dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat.(Erwan/Jmi/red…)

Read More

Sultan siap tak jadi anggota parpol

Yogyakarta (ANTARA News) - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan siap tidak menjadi anggota partai politik sebagai konsekuensi atas disahkannya Undang-undang Keistimewaan provinsi itu.

 

Sri Sultan Hamengku Buwono X (FOTO ANTARA/Wahyu Putro A)

 Saya siap untuk tidak berpartai politik..

"Saya siap untuk tidak berpartai politik jika Undang-undang Keistimewaan (UUK) DIY telah disahkan," kata Sultan yang juga Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, di Yogyakarta, Selasa.


Menurut dia yang dimaksud dalam UUK DIY itu itu adalah tidak boleh berpartai politik, bukan berpolitik. Jika berpolitik diperbolehkan.

"Jadi, yang tidak diperbolehkan adalah menjadi pengurus atau anggota partai politik," kata Sultan yang juga anggota senior Partai Golkar.

Anggota Tim Asistensi RUUK DIY Achiel Suyanto mengatakan aturan Sultan tidak berpartai politik saat menjabat gubernur itu akan berlaku sejak UUK DIY disahkan.

"Apa yang tertuang dalam UUK DIY itu bisa diartikan bahwa saat akan dicalonkan sebagai gubernur maka Sultan tidak berpartai politik. Namun, hak politik Sultan, misalnya diusulkan partai politik menjadi calon presiden, tetap ada," katanya.

Jadi, menurut dia, Sultan saat dicalonkan sebagai gubernur harus tidak berpartai politik. Namun, jika kemudian ada partai politik yang ingin mencalonkan Sultan sebagai presiden itu urusan lain.

"Untuk diusulkan sebagai calon presiden, Sultan tidak harus menjadi anggota partai politik. Jika nanti ada partai politik yang mengusung Sultan sebagai calon presiden itu merupakan hak mereka," kata Achiel.

(ANTARA)

Read More

Polda Metro Jaya ringkus pembunuh pengusaha Internet

Jakarta (ANTARA News) - Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) meringkus tiga orang tersangka pelaku pembunuhan pengusaha Internet bernama William Wijaya (23) yang jasadnya ditemukan terbungkus plastik di Kelurahan Duri Kepa, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, 15 Maret 2012.

 Komisaris Besar Polisi Rikwanto. (ANTARA/Reno Esnir)

"Usai membunuh, pelaku panik dan membuang jasad korban di Jalan Kali Sekretaris RT 06/05," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Rikwanto, di Jakarta, Jumat.

Ketiga tersangka pelaku pembunuhan berinisial MR (23), AW (23) dan) (21), sedangkan salah satu tersangka yang masih buron bernama Mulyadi Budiman (MB).

Berdasarkan penyelidikan sementara, Rikwanto menjelaskan motif pembunuhan terhadap William berlatarbelakang pelaku menjadi jasa penagih utang kepada korban.

Awalnya, AW meminta bantuan kepada MR untuk mencarikan uang, selanjutnya tersangka MR bercerita ada teman dari Jepang yang memiliki piutang dengan korban sebesar Rp800 juta.

MR menjanjikan kepada AW akan mendapatkan uang imbalan sebesar Rp100 juta-Rp150 juta, jika berhasil menagih uang kepada korban pada 12 Maret 2012.

Kemudian, pada 13 Maret 2012 AW mengajak tersangka RB bertemu MR di warung internetnya Jalan Mangga Besar, Jakarta Barat, untuk merencanakan menagih utang kepada William.

Selanjutnya, Mulyadi Budiman yang diketahui teman SMA-nya William di Australia, mendatangi warung internet (warnet) milik MR bersama korban.

Sehingga, ada lima orang yang berada di warnet tersebut, yakni MR, AW, MB, RB dan korban William.

MR menanyakan utang orang Jepang itu kepada William, namun korban menyatakan belum bisa bayar utangnya.

Tersangka MR marah dan berbicara keras kepada William sehingga terjadi percekcokan selama satu jam, kemudian MR menjatuhkan William dengan cara memegang lehernya dari belakang hingga keduanya terjatuh.

Para tersangka lainnya membantu MB mengikat tangan dan kaki William agar tidak berontak.

Tersangka RB menemukan potongan pipa paralon berdiameter 2,1 inci dan panjang 60 centimeter dan memukulkannya ke arah kepala William sebanyak lima kali.

RB menemukan martil di sekitar lokasi, kemudian memukulkan martil ke arah kepala William sebanyak tiga kali hingga mengeluarkan darah dan tubuh korban tidak bergerak, serta tidak bernafas.

Para tersangka sepakat meninggalkan jasad korban dengan terbungkus kantong plastik di lantai 4 warnet milik MR.

Pada 14 Maret 2012, keempat tersangka kembali ke lokasi kejadian untuk merencanakan membuang jasad korban di Jalan Kali Sekretaris, Jakarta Barat sekitar pukul 23.00 WIB.

Setelah menyelidiki sekitar lima bulan, penyidik kepolisian berhasil menangkap tersangka AW, RB dan MR pada Kamis (30/8) di Manggar Besar dan Tamansari, Jakarta Barat.

Penyidik juga menyita barang bukti dua unit mobil, satu unit sepeda motor, tiga unit telepon selular, sebatang pipa paralon, dua ikat alat judi dan kertas kwitansi belanja.

Ketiga tersangka dikenakan Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 KUHP subsider Pasal 170 ayat (1) dan (2).
(T.T014/Z002)

Read More

ATRAKSI POLWAN

Pasukan Polisi Wanita (Polwan) Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya melakukan atraksi kendaraan operasional saat apel konsolidasi dan operasi pemeriksaan kendaraan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, di Parkir Timur, Jakarta, (Kamis 5/4). Kegiatan tersebut merupakan unjuk kemampuan dalam memecah kepadatan lalu lintas menggunakan motor besar berbobot 300 kilogram dengan kapasitas mesin 900 cc. 

Read More

Maher Zein Akan Tetap Konsisten di Jalur Musik Religi

JAKARTA, KOMPAS.com – Menyanyikan lagu-lagu bernuansa religi akan menjadi ciri khas seorang Maher Zain. Karenanya, penyanyi asal Swedia ini mengaku tak akan berhenti untuk membawakan lagu-lagu yang bernuansa Islami dan sarat akan pesan moral. Menurut Maher membawakan lagu religi bisa berdampak baik bagi pendengar, bukan hanya sebatas menghibur.

“Saya harap enggak akan berhenti menyanyikan lagu religi. Saya benar-benar nyaman ketika membawakan lagu yang bisa menginspirasi banyak orang,” ucapnya kepada Kompas.com saat ditemui di Jakarta, Senin (2/4/2012).

Pria yang mengawali debutnya dengan album ‘Thank You Allah’ini memang mempunyai misi tersendiri dalam bermusiknya. Ia ingin membuat orang sadar dengan hal-hal yang sering kali dianggap kecil yang justru bisa berdampak besar dalam kehidupan, bersyukur atau juga mengingat jasa ibu.

Maher tak asal bicara, jika ditengok urutan lagu-lagunya seperti ‘Insha Allah’ dan ‘For The Rest Of My Life’ memang penuh makna. Tak sampai di situ, Maher juga kembali menawarkan penggemarnya untuk memiliki karya terbaru alam bentuk album kedua Maher yang berjudul Forgive Me.

Ada salah satu hitsnya, ‘Number One For Me’ yang merupakan curhatan Maher tentang besarnya jasa ibu baginya.

 “Saya punya banyak pesan yang ingin sekali saya sampaikan, seperti lagu yang untuk ibu. Saya pengin mereka dengar lagu ini. Ini lagunya benar-benar emosional. Dia adalah satu-satunya orang dalam hidup saya yang paling berharga,” tegasnya.

Read More

DPR Minta Infrastruktur BBG Cepat Dibangun

Sejumlah kalangan meminta pemerintah mempercepat pem­bangunan infrastruktur bahan bakar gas (BBG) pasca pem­ba­talan kenaikan harga BBM ber­subsidi per 1 April 2012.

Anggota Komisi VII DPR Satya W Yudha mengatakan, pe­merintah sudah memiliki alokasi anggaran BBG dalam APBN Perubahan 2012 sebesar Rp 2,1 triliun.

“Dana sudah tersedia, sege­ra­lah dibangun infrastruktur BBG. Paling tidak dalam tiga bu­lan ini sudah harus terlihat pem­bangu­nannnya,” seru Satya.

Menurut anggota Fraksi Partai Gol­kar ini, dana Rp 2,1 triliun ma­­suk dalam pos kompensasi ke­naikan harga BBM yang di­alo­kasikan Rp 30,6 triliun.

Apalagi, penjelasan Pasal 7 Ayat 4 Undang-Undang APBN Pe­rubahan 2012 telah me­nga­manatkan pengendalian kon­sumsi BBM bersubsidi melalui konversi ke BBG.

Satya meyakini, ketersediaan in­frastruktur BBG merupakan kunci pengembangan bahan ba­kar yang lebih murah dan ramah ling­ku­ngan dibanding BBM tersebut.

“Kalau infrastruktur ada, maka pemilik mobil akan beralih ke BBG, meski harus membeli alat konverter, karena harganya mu­rah hanya Rp 3.100 per liter, lebih murah dari premium,” katanya.

Bagi angkutan umum, tambah Satya, pemerintah tetap harus mem­­berikan subsidi pembelian alat konverter.

Di­rek­tur Yayasan Teknologi Energi dan Inovasi Indonesia (Te­nov) Ferry Zulkifli menyebutkan, pemerintah sebaiknya mem­prio­ritaskan pembangunan BBG jenis terkompresi (compressed natural gas/CNG) ketimbang cair (li­quified gas for vehicles/LGV).

“Ketersediaan CNG lebih ba­nyak dibandingkan LGV, selain harganya lebih murah,” katanya.

Dari sisi keamanan, menurut Ferry, CNG yang berbentuk gas ter­kompresi meski diatur agar tetap bisa bocor menggunakan ka­tup pe­ngaman, sehingga lebih aman, se­dangkan LGV tidak boleh bocor.

Ia menambahkan, pada waktu gas bocor, jangan langsung ditu­tup apapun apalagi sampai pe­nge­lasan. “Hal-hal semacam ini ha­rus disosialisasikan ke ma­sya­rakat,” jelas Ferry.

Menurutnya, tenov juga men­dorong peme­rintah memberikan insentif fiskal dan perpajakan.

Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Widjajo­no Partowidagdo mengatakan, pe­merintah siap melaksanakan pro­gram pemakaian BBG secara massal. “Pemerintah akan meng­uta­makan CNG karena harganya lebih murah,” katanya.

Widjajo­no mengatakan, pe­merintah akan tetap memper­tahankan har­ga CNG sebesar Rp 3.100 per li­ter menyusul pemba­tal­an ke­naikan harga BBM. De­ngan de­mikian, lanjutnya, in­vestor akan lebih banyak tertarik mengem­bangkan BBG.

Widjajono juga mengusulkan, dalam tahap awal, pemerintah ikut menanggung biaya penga­daan alat converter kit. “Produsen juga jangan untung banyak dulu, se­hingga harga alatconverter bi­sa lebih murah,” katanya. [Harian Rakyat Merdeka]

Read More

Pembangunan MCK biogas Bukittinggi rampung Juni

MCK-ilustrasi (ANTARANews/Ist)

Bukittinggi (ANTARA News) - Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, menargetkan pembangunan tiga tempat mandi cuci dan kakus (MCK) yang mampu menghasilkan biogas pada Juni 2012.

"Pembangunan MCK tersebut dikerjakan langsung oleh masyarakat dengan membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Zet Buyung didampingi Sekretarisnya Eldi Efra di Bukittingi, Minggu.

Menurut dia, pekerjaan pembangunan MCK akan dipantau langsung oleh empat tenaga fasilitator dari masyarakat umum dan dua petugas fasilitator dari Dinas PU.

"Saat ini empat petugas fasilitator dari masyarakat umum dan dua orang dari PU telah terbentuk. Mereka semua telah menjalani latihan sebagai petugas fasilitator secara nasional di daerah Batam," katanya.

Ia menyebutkan, petugas fasilitator tersebut bersama dengan KSM yang telah dibentuk masyarakat akan berkoordinasi mencari lokasi untuk membangun MCK serta perencanaannya.

MCK yang dapat menghasilkan biogas itu akan dibangun di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Gugukpanjang dan Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp1,5 miliar. 

Ia menambahkan, lokasi tempat pembangunan MCK tersebut diutamakan di daerah padat penduduk, namun belum memiliki akses sanitasi pembuangan yang memadai.

MCK tersebut dilengkapi dengan instalasi pengolahan menggunakan teknologi Anaerobic Baffled Reactor (ABR). MCK yang akan dibangun itu memiliki seluas 10 meter persegi.

Keutungan dari MCK itu, kata dia, selain dapat dimanfaatkan untuk sanitasi masyarakat juga dapat menghasilkan energi listrik setelah tinja menghasilkan bio gas.

MCK yang dibuat akan disesuaikan dengan standar kesehatan lingkungan, dimana air kotor tidak mengalir keluar atau air tidak meresap ke tanah serta tidak masuk ke saluran air, gorong-gorong, kanal kecil, atau got yang ada di sekitarnya.

Selain membangun MCK, pihaknya merencanakan pembuatan septik tank komunal sehingga WC di rumah-rumah pribadi tidak perlu lagi memiliki septik tank sendiri melainkan dapat memakai septik tank itu. (ANT)

Read More

Faisal Janji Tak Ada Penggusuran di Jakarta

 

JMI News Media | Bakal calon Gubernur DKI Jakarta dari jalur independen, Faisal Basri Batubara, berjanji tidak akan melakukan penggusuran warga dalam membangun Ibu Kota. Penggusuran hanya akan menyebabkan kesenjangan sosial makin tinggi.

Ekonom dari Universitas Indonesia itu mengatakan, penggusuran yang kerap dilakukan oleh penguasa saat ini merupakan inti permasalahan di Jakarta. Menurut Faisal, hal itu tidak dapat dilakukan karena akan membawa dampak sosial.

"Mungkin agak revolusioner dan ditentang banyak orang, intinya membangun Jakarta haram hukumnya dengan menggusur. Tidak boleh ada penguasaan yang semakin terkonsentrasi," katanya dalam Bincang-Bincang Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia di Pullman Hotel, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2012).

Jika terus dilakukan, kata Faisal, maka penggusuran dapat memperlebar kesenjangan antara warga korban penggusuran dan warga baru yang menempati tanah gusuran, apalagi jika kelas sosialnya lebih tinggi. Ia berpendapat bahwa warga harus diberi kesempatan menjadi tuan di rumahnya sendiri.

"Kami tidak akan melakukan upaya penggusuran itu, kami ingin Jakarta ini secara nyata dimiliki oleh mereka," kata Faisal yang berpasangan dengan calon wakil gubernur Biem Benyamin dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta.

Untuk mengatasi masalah ini, Faisal mengusulkan sistem sewa lahan sehingga pemilik tanah tidak perlu digusur atau menjual tanahnya untuk pembangunan mal atau perumahan. Menurutnya, hal ini akan efektif mengatasi persoalan penggusuran di Jakarta.

Ia memberikan contoh, untuk membangun rumah layak huni dengan memanfaatkan 3/4 lahan untuk permukiman dan 1/4 lahan untuk sarana publik, seperti taman bermain dan sebagainya. "Apartemen untuk pemilik lama, bukan pemilik baru yang itu-itu saja sehingga mudah-mudahan dalam jangka waktu yang tidak lama Jakarta menjadi milik kita bersama, jadi contoh berbagai tempat di Indonesia," ujarnya.

Read More