Polres Jakarta Barat Kangkangi UU Perlindungan Anak.

Jakarta, Koran JMI
    Sudah jatuh tertimpa tangga, sudah anaknya menjadi korban Pencabulan beberapa lelaki, lapor ke Polisi pun seakan sia sia! itulah yang kini dirasakan orang tua dari korban pencabulan anak dibawah umur, sebut saja namanya Bunga kini tinggal meratapi nasibnya karena pelecehan seksual yang dilakukan oleh rekan rekan korban hingga korban hamil dan kasusnya di laporkan ke Polres Metro Jakarta Barat sudah setahun lebih tidak ada kelanjutannya, padahal para pelaku yang sudah diketahui identitasnya dan sudah mengakui perbuatannya sekitar 5 orang sampai dengan saat ini belum juga ada tindakan penahanan.
     Menurut keterangan yang disampaikan orang tua korban kepada team wartawan koran JMI mengungkapkan keresahannya karena kasus yang menimpa anaknya yaitu persetubuhan anak dibawah umur dan melanggar undang undang tentang perlindungan anak sudah setahun lebih dirasakan tidak ditanggapi serius dan terkesan diabaikan, "Kemana lagi saya harus melaporkan kasus yang menimpa anak saya, padahal tadinya saya berharap kepada Polisi dapat membantu menyelesaikan secara adil dan bijaksana," Ujar lelaki yang bekerja sebagai mandor dengan nada lirih.
     Lebih lanjut dikatakan orang tua korban bahwa kasus anaknya ditangani oleh Unit PPA Polres Metro Jakarta Barat, sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor: TBL/859/VII/2013/PMJ/RESTRO JAKBAR tertanggal 9 Juli 2013.
     Masih menurut orang tua Korban bahwa, Pihaknya berencana akan melaporkan kasus anaknya ke Kapolda, Irwasda dan Propam Polda Metro Jaya karena merasa kasus anaknya yang sudah jelas jelas ada Pelanggaran Undang Undang Perlindungan Anak tidak ada keadilan dan malah para pelakunya masih bebas berkeliaran.                        
                                                                              (ERde)

Read More

HUMAS PEMKAB LEBAK
MILIKI ANGGARAN KECIL


Lebak, Koran Jurnal Media Indonesia (JMI)
Humas dan Protokol Pemkab Lebak dinilai berbagai kalangan khususnya dari kalangan insan pers, bahwa Humas Pemkab Lebak kurang menciptakan kemitraan yang baik terhadap insan pers yang bertugas di wilayah Kabuapten Lebak. Pasalnya berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Humas dan Protokol itu jarang sekali melibatkan insan pers, yang seharusnya berbagai kegiatan itu terliput oleh media-media yang ada di wilayah Kabupaten Lebak “ demikian dikatakan TIM Banten kepada media ini.
“ Kami sangat agak kecewa terhadap kinerja Humas Pemkab Lebak yang seharusnya mengedapankan kemitraan yang kepada insan-insan pers demi membangkitkan berbagai pembangunan di wilayah kabupaten lebak, malah tiadk demikian kami harapkan, bahkan maslah anggaran untuk publikasi media-media terkesan tertutup, mungkin saja hanya untuk media-media yang mereka pegang saja selama ini “ Ungkapnya.
Menurut, Norri bagian Humas Pemkab Lebak, bahwa kemitraan harus tetap dijalankan, namun jika hal itu menyangkut anggaran dana dalam kemitraan ini kami sangat terbatas memiliki anggaran “ katanya. “ Yang ada hanya untuk beberapa media saja sekitar ada tujuh media yang sudah masuk anggaran, sementara yang lainnya belum bisa karena terbatas anggaran yang sangat kecil “ Katanya. (Tim Banten).

Read More

“Tolong perbaiki Jalan Desa kami dong…….”

Tangerang, JMI News Media

Akses Jalan Kampung Baru Desa Pangarengan Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang adalah Jalan Desa yang menghubungkan dengan desa yang lainnya.Hampir sebagian masyarakat mengeluh dengan kondisi jalan yang rusak parah ini,padahal sebagian jalan desanya cukup bagus dan beraspal.
Jika mengacu kepada UU desa yang sudah disyahkan dan Peraturan Pemerintah (PP) yang sudah dibuat,tak sepantasnya lah ada jalan rusak seperti itu,karena hampir 80% penggunaan anggaran tersebut diperuntukkan bagi sarana dan prasarana umum.Namun sampai saat ini,masih saja ada jalan desa yang seakan dibiarkan rusak parah seperti itu.

Para Pemangku Wilayah (Rt,Rw dan Kades) seharusnya memiliki rasa empati yang tinggi.dengan tak bosan-bosannya mengajukan usulan atau permintaan disetiap rapat-rapat tertentu,seperti pada acara Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) dan acara rapat lainnya yang orientasinya terhadap sektor pembangunan.

Para Pemangku Wilayah yang merepresentasikan seluruh aspirasi masyarakatnya,tidak harus berdiam diri,karena ini merupakan akuntabilitasnya.

Afiliasi yang baik antara Pemangku Wilayah dengan masyarakatnya,akan lebih menciptakan iklim yang kondusif,dengan bersama-sama membangun desanya hingga tercipta pembangunan yang merata serta dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Namun lain halnya dengan Tabi’at para pemangku wilayah yang selalu membawa rasa dendam kepada masyarakat yang mereka anggap bukan sebagai konstituennya(pemilih).
Seharusnya dengan melihat dari perspektif yang lebih komprensif,Politik praktik seperti Calkades (Pencalonan Kepala Desa) merupakan bagian dari Demokrasi seutuhnya,masyarakat bebas memilih sesuai kehendaknya,tanpa adanya intervensi dari Balon (bakal calon).

Dan dalam berpolitik yang harus di ingat adalah tak ada teman sejati dan musuh yang abadi,yang ada hanyalah kepentingan diatas kepentingan.ini yang seharusnya menjadi cermin bagi Balon yang terpilih nantinya.Karena Politik Instan hanya bersifat sementara.

Semoga dengan adanya Kebersamaan dan rasa saling memiliki,Pembangunan diberbagai sektor khususnya pada Kampung Baru Desa Pangarengan senantiasa dapat terwujud dan dapat dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat.(Erwan/Jmi/red…)

Read More

Sultan siap tak jadi anggota parpol

Yogyakarta (ANTARA News) - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan siap tidak menjadi anggota partai politik sebagai konsekuensi atas disahkannya Undang-undang Keistimewaan provinsi itu.

 

Sri Sultan Hamengku Buwono X (FOTO ANTARA/Wahyu Putro A)

 Saya siap untuk tidak berpartai politik..

"Saya siap untuk tidak berpartai politik jika Undang-undang Keistimewaan (UUK) DIY telah disahkan," kata Sultan yang juga Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, di Yogyakarta, Selasa.


Menurut dia yang dimaksud dalam UUK DIY itu itu adalah tidak boleh berpartai politik, bukan berpolitik. Jika berpolitik diperbolehkan.

"Jadi, yang tidak diperbolehkan adalah menjadi pengurus atau anggota partai politik," kata Sultan yang juga anggota senior Partai Golkar.

Anggota Tim Asistensi RUUK DIY Achiel Suyanto mengatakan aturan Sultan tidak berpartai politik saat menjabat gubernur itu akan berlaku sejak UUK DIY disahkan.

"Apa yang tertuang dalam UUK DIY itu bisa diartikan bahwa saat akan dicalonkan sebagai gubernur maka Sultan tidak berpartai politik. Namun, hak politik Sultan, misalnya diusulkan partai politik menjadi calon presiden, tetap ada," katanya.

Jadi, menurut dia, Sultan saat dicalonkan sebagai gubernur harus tidak berpartai politik. Namun, jika kemudian ada partai politik yang ingin mencalonkan Sultan sebagai presiden itu urusan lain.

"Untuk diusulkan sebagai calon presiden, Sultan tidak harus menjadi anggota partai politik. Jika nanti ada partai politik yang mengusung Sultan sebagai calon presiden itu merupakan hak mereka," kata Achiel.

(ANTARA)

Read More

Polda Metro Jaya ringkus pembunuh pengusaha Internet

Jakarta (ANTARA News) - Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) meringkus tiga orang tersangka pelaku pembunuhan pengusaha Internet bernama William Wijaya (23) yang jasadnya ditemukan terbungkus plastik di Kelurahan Duri Kepa, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, 15 Maret 2012.

 Komisaris Besar Polisi Rikwanto. (ANTARA/Reno Esnir)

"Usai membunuh, pelaku panik dan membuang jasad korban di Jalan Kali Sekretaris RT 06/05," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Rikwanto, di Jakarta, Jumat.

Ketiga tersangka pelaku pembunuhan berinisial MR (23), AW (23) dan) (21), sedangkan salah satu tersangka yang masih buron bernama Mulyadi Budiman (MB).

Berdasarkan penyelidikan sementara, Rikwanto menjelaskan motif pembunuhan terhadap William berlatarbelakang pelaku menjadi jasa penagih utang kepada korban.

Awalnya, AW meminta bantuan kepada MR untuk mencarikan uang, selanjutnya tersangka MR bercerita ada teman dari Jepang yang memiliki piutang dengan korban sebesar Rp800 juta.

MR menjanjikan kepada AW akan mendapatkan uang imbalan sebesar Rp100 juta-Rp150 juta, jika berhasil menagih uang kepada korban pada 12 Maret 2012.

Kemudian, pada 13 Maret 2012 AW mengajak tersangka RB bertemu MR di warung internetnya Jalan Mangga Besar, Jakarta Barat, untuk merencanakan menagih utang kepada William.

Selanjutnya, Mulyadi Budiman yang diketahui teman SMA-nya William di Australia, mendatangi warung internet (warnet) milik MR bersama korban.

Sehingga, ada lima orang yang berada di warnet tersebut, yakni MR, AW, MB, RB dan korban William.

MR menanyakan utang orang Jepang itu kepada William, namun korban menyatakan belum bisa bayar utangnya.

Tersangka MR marah dan berbicara keras kepada William sehingga terjadi percekcokan selama satu jam, kemudian MR menjatuhkan William dengan cara memegang lehernya dari belakang hingga keduanya terjatuh.

Para tersangka lainnya membantu MB mengikat tangan dan kaki William agar tidak berontak.

Tersangka RB menemukan potongan pipa paralon berdiameter 2,1 inci dan panjang 60 centimeter dan memukulkannya ke arah kepala William sebanyak lima kali.

RB menemukan martil di sekitar lokasi, kemudian memukulkan martil ke arah kepala William sebanyak tiga kali hingga mengeluarkan darah dan tubuh korban tidak bergerak, serta tidak bernafas.

Para tersangka sepakat meninggalkan jasad korban dengan terbungkus kantong plastik di lantai 4 warnet milik MR.

Pada 14 Maret 2012, keempat tersangka kembali ke lokasi kejadian untuk merencanakan membuang jasad korban di Jalan Kali Sekretaris, Jakarta Barat sekitar pukul 23.00 WIB.

Setelah menyelidiki sekitar lima bulan, penyidik kepolisian berhasil menangkap tersangka AW, RB dan MR pada Kamis (30/8) di Manggar Besar dan Tamansari, Jakarta Barat.

Penyidik juga menyita barang bukti dua unit mobil, satu unit sepeda motor, tiga unit telepon selular, sebatang pipa paralon, dua ikat alat judi dan kertas kwitansi belanja.

Ketiga tersangka dikenakan Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 KUHP subsider Pasal 170 ayat (1) dan (2).
(T.T014/Z002)

Read More